Patra M Zen diketahui kini sebagai pengacara dari istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi. Patra M Zen begitu mati-matian membela sosok istr...
Patra M Zen diketahui kini sebagai pengacara dari istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi.
Patra M Zen begitu mati-matian membela sosok istri Ferdy Sambo.
Dengan ketegasannya yang bersalah hanyalah Brigadir J.
Sehingga Patra M Zen menuai banyak kecaman banyak pihak.
Apalagi tuduhan Ferdy Sambo jika Brigadir J melecehkan istri atasannya tidaklah benar.
Kini beredar video Patra M Zen yang berbeda karakter dari aslinya.
Terlihat Patra M Zen bertingkah konyol seperti Gus Samsudin, dilansir instagram lambegosiip, Sabtu (13/8/2022).
Gus Samsudin memainkan trik sulap menerbangkan apel.
Selain itu Patra M Zen mengelap kaca rumahnya sendiri.
Aksi lucu lainnya dari Patra M Zen begitu konyol.
Kini beredar video Patra M Zen yang berbeda karakter dari aslinya yang ternyata lucu, Sabtu(13/8/2022). (IG lambegosiip)
Komentar beragam pun menghampiri instagram lambegosiip.
"pantesan mau membuktikan soal pelecehan sampai ngotot sekali," tulis instagram hera.wati929.
"Gila luh..pengacara begini yg dipilih??? Giliran pengacara bagus elu pecat," tulis instagram mitzyjusuf75.
"Makanya min karna saya dh lihat di vidio" nya dia itu bukan ahli jdi pengacara mereka aja yg sakit menunjuk dia sebagai pengacara padahal 0," tulis instagram ibu_teguh.
"Aaaahh eellaaaahh....harusnya jd pesulap random gtu ajaaa udaah...aman..menghibur..ga resiko nikin marah org sedunia dn gak nambah dosa krn belain penjahat," tulis instagram eny_rehana.
"Kelakuan kyaka gini krna biar rilex ngadepin kerjaan si biasa nya," tulis instagram marisakamelia.
Profil Patra M Zen
Patra M Zen merupakan sosok yang lahir di Jakarta pada tahun 1975.
Ia dikenal aktivis dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
Dikutip dari akun LinkedIn yang dimilikinya, ia mengawal pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada 1993 dan lulus pada 1998.
Kemudian, ia melanjutkan studinya di University of Essex, Inggris pada 2001 dan selesai setahun kemudian dengan memperoleh gelar LL.M.
Di universitas tersebut, dirinya mengambil konsentrasi International Human Rights Law.
Ia kembali mnempuh pendidikan untuk memperoleh gelar doktor dengan mengambil konsentrasi Hukum Pidana di Universitas Krisnadwipayana pada 2015 dan lulus lima tahun kemudian.
Karier
Saat kuliah S1, Patra M Zen sudah berkecimpung di dunia hukum dengan menjadi aktivis YLBHI untuk Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 1995-1999.
Tidak hanya menjadi aktivis di bidang hukum, ia sekaligus menjadi aktivis untuk kepemiluan yang memantau jalannya Pemilu 1999 di Sumatera Selatan yang dimulainya pada tahun 1997-1999.
Selain itu, Patra juga sempat menjadi peneliti di organisasi non profit Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA dari tahun 1998-1999.
Berpindah dari Sumatera Selatan, pada tahun 2000, ia menjadi salah satu kuasa hukum di YLBHI Aceh selama delapan bulan.
Di tahun yang sama, ia lalu berpindah ke YLBHI pusat di Jakarta sebagai Kepala Divisi Penelitian, Pendidikan, dan Publikasi.
Patra pun juga sempat menjadi dokumentalis di Human Rights Centre saat berkuliah di University of Essex di tahun 2001-2002.
Selang empat tahun, Patra juga pernah menjajal bekerja di British Council Indonesia sebagai Indonesian Legal Literacy and Access to Justice Expert and Interpreter selama setahun hingga tahun 2007.
Kegiatannya di British Council Indonesia itu juga sempat dibarengi ketika dirinya juga berprofesi sebagai dosen mata kuliah Sistem Hukum Indonesia di Universitas Paramadina dari tahun 2004-2007.
Seusai menjadi dosen, Patra M Zen juga sempat bekerja di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di tahun 2007-2008.
Adapun kariernya di bidang hukum yakni saat dirinya menjabat sebagai Ketua YLBHI pada 2006.
Namun empat tahun berselang, Patra menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya lantaran jenuh.
Dikutip dari Tribunnews, ia jenuh karena telah menjadi aktivis YLBHI selama hampir 15 tahun.
Tidak hanya jenuh, Patra menyebut saat itu bahwa dirinya ingin meneruskan program doktoralnya di Australia meski akhirnya menempuh pendidikan di Universitas Krisnadwipayana di Bekasi, Jawa Barat.
Setelah itu, Patra kembali menjabat di pemerintahan sebagai penasehat hukum di Kementerian Sekretariat Negara selama tujuh bulan dari Januari-Juli 2010.
Selanjutnya, ia pun membuka praktik hukumnya dengan nama Patra M Zen and Partners pada tahun 2012 hingga sekarang.
Pernah Jadi Kuasa Hukum Anies Urbaningrum dalam Kasus Hambalang
Dalam kariernya sebagai pengacara, salah satu kasus besar yang pernah ia tangani adalah saat menjadi kuasa hukum mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum di kasus mega korupsi Hambalang pada tahun 2011.
Berdasarkan rekam jejaknya sebagai pengacara Anas, dirinya sempat meyakini bahwa kliennya tersebut tidak akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal ini disampaikannya pada 30 Oktober 2012.
Pernyataan tersebut ia lontarkan terkait langkah KPK yang saat itu akan melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka baru.
"Tidak sama sekali. Kami tim kuasa hukum tidak merasa dimaksudkan ke Pak Anas," tuturnya dikutip dari Kompas.com.
Selain itu Patra juga tidak banyak berkomentar ketika Anas disebut oleh KPK memiliki bukti yang cukup untuk menjadikan kliennya itu sebagai tersangka.
"Saya tak mau komentari itu," tuturnya.
Jauh sebelum pernyataan KPK itu, tepatnya pada 5 Agustus 2011, ia juga menyangkal terkait klaim dari mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazarudin yang memiliki bukti-bukti soal keterlibatan Anas dalam tindak pidana korupsi kasus wisma atlet dan Hambalang.
"Sampai sekarang (bukti) itu diserahin enggak? Ini Nazarudin raja tipu dari awal," tuturnya dikutip dari Kompas.com.
Adapun klaim tersebut membuat Anas melaporkan Nazaruddin karena tak terima tudingan terlibat korupsi.
Pada saat itu, Nazaruddin masih tidak berada di Indonesia dan baru tertangkap sehari setelah Patra menyangkal klaim Nazarudin di Cartagena, Kolombia.
Namun di tempat lain, Anas yang menjadi klien Patra dijatuhi hukuman penjara selama delapan tahun, membayar denda Rp 300 juta, dan mengganti uang kerugian negara sedikitnya Rp 57,5 miliar.
Putusan majelis hukum lebih ringan dari tuntuan jaksa yang menuntut Anas dihukum penjara selama 15 tahun, membayar uang pengganti Rp 95,18 miliar hingga dicabutnya hak politik Anas.
Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com
